RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DIPA 2018 DAN SOSIALISASI HASIL RAKOR

18. 01. 11
posted by: Super User
Hits: 10

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN DIPA 2018

DAN SOSIALISASI HASIL RAKOR

Selasa, 09 februari 2018, Pengadilan Agama Bulukumba melaksanakan rapat perdana. Rapat membahas tentang hasil rapat koordinasi (rakor) yang baru-baru diikuti oleh seluruh pimpinan (plt.ketua, panitera, sekretaris) di PTA Makassar pada Senin, 08 februari 2018. Selain itu dalam rapat tersebut juga membahas tentang DIPA tahun 2018 yang telah ada. Hadir dalam rapat wakil ketua, para hakim, panitera, sekretaris dan seluruh pegawai PA Bulukumba.

Sebagaimana diketahui bahwa rapat koordinasi merupakan salah satu bentuk rapat yang bertujuan mengkoordinasikan beberapa hal agar tercapai tujuan bersama. Bagi lembaga peradilan tujuan bersama tergambar dalam visi misi Mahkamah Agung RI. Diharapkan dari rapat koordinasi terwujud kesatuan tekad, komitmen, hati, pikiran, gagasan, dan pola tindak, sehingga masing-masing aparat pada unit satker saling menguatkan antara satu dengan lainnya, terhindar dari konflik dan perpecahan, dan menjadi faktor yang dapat berkontribusi kepada kejayaan dan martabat Mahkamah Agung, menuju terwujudnya badan peradilan yang agung.

Dalam rapat, wakil ketua, Hadrawati, S.Ag, M.HI menyampaikan beberapa point/pokok-pokok pikiran hasil rapat koordinasi di PTA Makassar. Beberapa pokok pikiran/arah kebijakan PTA Makassar yang sejalan dengan cetak biru Mahkamah Agung RI yang wajib untuk diimplementasikan pada semua pengadilan Agama sewilayah hukum PTA Makassar adalah :

1. Meningkatkan manajemen peradilan, 2. Meningkatkan tertib administrasi persidangan,

3. Meningkatkan tertib administrasi perkara, 4. Meningkatkan tertib administrasi umum,

5. Meningkatkan peran organisasi pendukung, 6. Meningkatkan kualitas pelaksanaan keprotokolan pada acara dan upacara, 7. Meningkatkan pelayanan publik.

Selanjutnya panitera, Husain,SH,MH menegaskan bahwa di tahun 2018 pemanfaatan aplikasi SIPP versi 3.20 mutlak harus digunakan oleh semua pegawai yang berada di jajaran kepaniteraan. “tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan SIPP versi 3.20”, kata pak panitera. Untuk jajaran kesekretariatan, sekretaris, Zainuddin, S.Ag, menyampaikan bahwa setiap satker harus memperhatikan pengimputan monev bappenas dan kemenkeu di awal bulan karena berimbas kepada penundaan pembayaran remunerasi bila melewati batas waktu pengimputan.

Pada sesi kedua, sekretaris, Zainuddin, S. Ag, menyampaikan secara detail petunjuk operational kerja (POK) yang mengacu pada DIPA tahun 2018. Total anggaran yang diperoleh PA Bulukumba adalah untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 3.762.342.000,- sedangkan untuk program peningkatan manajemen peradilan agama sebesar Rp. 42.000.000,-. Pada kesempatan tersebut, sekretaris PA Bulukumba mengatakan bahwa sebagai salah satu wujud transparansi anggaran dan komitmen realisasi tingkat serapan anggaran di tahun 2018, beliau meminta kepada stakeholder (hakim & karyawan) untuk memberikan masukan dan kritik membangun terkait penggunaan dan pemanfaatan anggaran yang telah ada dalam daftar DIPA 2018 baik DIPA 01 maupun 04.