RAPAT PEMBINAAN PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA MENGHASILKAN KOMITMEN BERDISIPLIN 100%

18. 02. 01
posted by: Super User
Hits: 663

Selasa, 23 januari 2018, pukul 10.00 WITA, Pengadilan Agama Bulukumba mengadakan rapat pembinaan. Rapat dihadiri oleh wakil ketua, para hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional serta staf PA Bulukumba. Rapat membahas tentang “Penegakan Aturan Disiplin Kerja”. Rapat dibuka oleh sekretaris PA Bulukumba, bapak Zainuddin, S. Ag, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan oleh wakil ketua PA Bulukumba, YM ibu Hadrawati, S. Ag., M.HI. Dalam pembinaannya, beliau terlebih dahulu membacakan Maklumat Ketua MA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim dan aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dengan maksud agar di tahun 2018 seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Bulukumba senantiasa mengingat dan melaksanakan isi maklumat tersebut untuk menegakkan kedisiplinan kerja.

Dalam rapat tersebut Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba menyampaikan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh BAWAS sejak dikeluarkannya Maklumat tersebut bulan September 2017 sampai bulan Desember 2017. Agar tidak menjadi temuan BAWAS maka maklumat KMA tersebut wajib ditegakkan oleh seluruh hakim dan pegawai, demikian kata beliau.

Oleh karena itu beliau merefresh kembali PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dan PERMA Nomor 9 tentang pedoman penanganan pengaduan (whistleblowing system) serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan untuk Panitera dan Jurusita serta pegawai dibahas tentang SK KMA Nomor 122 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita dan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman perilaku pegawai Mahkamah Agung.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, YM ibu Hadrawati, S. Ag., M.HI mengatakan bahwa semua yang disebutkan diatas adalah pedoman (regulasi) yang wajib ditaati dan ditegakkan oleh seluruh hakim, panitera, jurusita serta pegawai pengadilan secara keseluruhan dalam rangka penegakan kedisiplinan kerja. Beliau juga mengajak seluruh hakim dan aparat agar bekerja dengan baik dan profesional sesuai dengan tufoksi masing-masing.

Dalam rapat tersebut semua peserta rapat berkomitmen untuk melaksanakan isi maklumat KMA tersebut dan berusaha 100 % menegakkan kedisiplinan. “Komitmen tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh hakim dan pegawai PA Bulukumba tanpa terkecuali”, kata ibu wakil.

Kemudian rapat dilanjutkan dengan sosialisasi hasil pertemuan 4 (empat) lingkungan peradilan dengan para pimpinan MARI di hotel Rinra, Makassar pada acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial. Beberapa point krusial yang wajib dihindari agar jangan sampai terjadi pada aparat di semua level peradilan antara lain :

-          Mengabaikan keberatan yang diajukan oleh para pihak

-          Tidak masuk kerja dan meninggalkan tugas dan kedinasan ketika jam kerja

-          Melakukan eksekusi tanpa didahului ammaning terhadap ahli waris

-          Tidak cermat dalam menyusun putusan

-          Menerima gratifikasi berupa uang

-          Menunda sidang berkali-kali serta menerima gratifikasi meskipun sudah dikembalikan

-          Meminta uang kepada pelapor

-          Melakukan perbuatan tercela berupa kekerasan fisik, bersikap arogan terhadap rekan kerja, dan mengkonsumsi minuman keras.

-          PPK tidak bekerja secara akuntabel

-          Harus ada izin belajar dari pimpinan ketika melanjutkan studi/kuliah

-          Terlambat melakukan minutasi

-          Meminta biaya salinan putusan melebihi aturan (PNBP) yang berlaku

-          Pada saat memimpin sidang mengeluarkan kata yang tidak patut terhadap saksi

-          Tidak membacakan taksiran biaya perkara

-          Mengeluarkan penetapan sita jaminan tanpa mendengar keterangan pihak tergugat

-          Tidak teliti dan tidak cermat dalam mendengar keterangan saksi

-          Mengirim surat dan meminta THR kepada perusahaan

-          Berkas perkara hilang atau tidak diketahui keberadaannya

-          Tidak menyertakan bukti-bukti surat dalam pengiriman berkas

-          Melakukan pemotongan terhadap uang jalan jurusita/jurusita pengganti.

-          Meminta dan menerima uang sebagai jasa dalam pembuatan gugatan perkara

-          Belum/lambat menyelesaikan berita acara persidangan dan putusan

-          Melakukan pertemuan dengan pihak berperkara dengan maksud tertentu

-          Memberikan informasi yang salah/keliru terhadap pihak yang kalah mengenai upaya hukum

-          Merekayasa bantuan panggilan terutama stempel dan tandatangan kepala desa

-          Menyanggupi mengurus perkara perceraian dengan imbalan uang

-          Menggunakan uang perkara pihak ketiga untuk kepentingan pribadi

-          Tidak masuk kantor dalam jangka waktu yang lama dan menggunakan/menghilangkan kendaraan dinas

-          Membicarakan masalah perkara yang dikaitkan dengan uang (gratifikasi).

Setelah menyampaikan sosialisasi tersebut, rapat pembinaan ditutup oleh bapak Sekretaris Pengadilan Agama Bulukumba pada saat jam menunjukkan pukul 12.15 WITA.