Sejarah Pengadilan

in Profil
16. 09. 09
posted by: Super User
Hits: 269

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama di Luar Jawa Madura

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala jauh sebelum bangsa Belanda datang ke Indonesia, penduduk bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam serta sangat patuh dan taat kepada ajaran-ajaran agama Islam sehingga ulama-ulama memegang peranan yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, dimana semua persoalan yang belum jelas dapat ditanyakan kepada ulama untuk memberikan fatwa dan demikian pula bila terjadi persengketaan diserahkan kepada ulama-ulama untuk diputuskannya dan masyarakat sangat taat dan patuh atas fatwa dan keputusan ulama sebagai pemimpinnya.

Peranan ulama ini semakin lama semakin kuat dan semakin besar pula pengaruhnya, karena semakin jelas tugasnya sebagai maha guru dan hakim bagi masyarakat Islam sehingga rumah beliau merupakan kantor Pengadilan yang setiap saat dikunjungi oleh orang-orang bersengketa atau berperkara untuk diputuskan. Bukan saja perkara-perkara agama yang diajukan kepada ulama-ulama tersebut bahkan semua persengketaan baik pidana maupun perdata. Karena bangsa Indonesia di bawah penjajahan bangsa Belanda, maka peranan ulama yang besar ini memakan waktu yang cukup lama. Kemudian pemerintah Belanda mengakui Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di Indonesia, maka keluarlah Ketetapan Raja Nomor 24 Tahun 1882 (stb.152/1882) sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama di Jawa secara resmi yang diakui oleh pemerintah Belanda kemudian ordonansi stb No.116/1937 dan stb 610/1937 Pengadilan Agama meluas untuk Jawa dan Madura dan ordonansi stb.638/1937 dan stb.639/1937 Pengadilan Agama untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Kemudian setelah Indonesia merdeka, maka pemerintah Republik Indonesia melihat Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang tumbuh dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu keluarlah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 sebagai dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Demikian latar belakang dan dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama di Indonesia.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Bulukumba

  1. Pancasila
  2. Undang-Undang Dasar 1945
  3. Peraturan Pemerintah No. 45 TH 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura.
  4. Surat edaran biro Peradialn Agama Jakarta Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1975.
  5. Penetapan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1958, tanggal 6 Maret 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat.

 

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Bulukumba

Tanggal berdirinya 1 September 1958 berkantor masing-masing di :

  1. Rumah Abd. Kahar Dg. Macora, Jl. Abd. Jabbar No. 3 Bulukumba.
  2. Rumah K.H. Zainuddin Dg. Mangati (Ketua I), Jl. Hertasning No. 1 Bulukumba
  3. Rumah Hj. Abdullah, Jl. Pelabuhan No. 14 Bulukumba
  4. Kantor Distrik Ujung Bulu, Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba
  5. Kantor Palang Merah, Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Bulukumba
  6. Gudang Dolog Caile Matajang, Jl. Ahmad Yani No. 4 Bulukumba
  7. Rumah K.H. Andi Abdul Karim (Ketua II), Jl. Masjid Raya No. 33 Bulukumba
  8. Rumah Dinas Depag Matajang, Jl. Teratai No. 4 Bulukumba
  9. Balai Nikah Ujung Bulu, Jl. Ahmad Yani No. 5 Bulukumba
  10. Kantor Pengadilan Agama Tahun 1978, Jl. Teratai No. 6 Bulukumba

 

Ketenagaan Pengadilan Agama Bulukumba

A. Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bulukumba

  • Periode 1 September 1958 s/d 1 Pebruari 1967

1. Ketua : K.H. Zainuddin Dg. Mangati

2. Panitera : Andi Syarifuddin

  • Periode 1967 s/d 1978

1. Ketua : K.H. Andi Abd. Karim

2. Panitera : Abd. Razak

  • Personil 1979 s/d 1984

1. Ketua : Drs. H. Abd. Karim

2. Panitera : Abd. Razak

  • Personil 1984 s/d 1991

1. Ketua : Drs. M. Sanusi Khalid, SH

2. Panitera : Zainuddin Madwani

  • Personil 1991 s/d 1995

1. Ketua : Drs. Abd. Razak Ahmad, SH.,MH

2. Wakil Ketua : Drs. Lahiya, SH

3. Panitera : Zainuddin Madwani

  • Personil 1995 s/d 1998

1. Ketua : Drs. M. Hasyim Hamjah, SH

2. Wakil Ketua : Drs. Lahiya, SH

3. Panitera : Zainuddin Madwani

  • Personil 1998 s/d 2002

1. Ketua : Drs. H. Nurdin Hibbu, SH

2. Wakil Ketua : Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH

3. Panitera : Drs. Muhyiddin

  • Personil 2002 s/d 2004

1. PLH Ketua : Drs. M. Sanusi Rabang, SH., MH

2. Wakil Ketua : -

3. Panitera : Drs. Muhyiddin

  • Personil 2004 s/d 2005

1. Ketua : Drs. M. Abduh Sulaeman, SH., MH

2. Wakil Ketua : Drs. Khaeril, MH

3. Panitera : M. Sijid D, SH

  • Personil 2005 s/d Juli 2008

1. Ketua : Drs. Usman S, SH

2. Wakil Ketua : Dra. Rosniati

3. Panitera : M. Sijid D, SH

  • Personil Juli 2008 s/d Nopember 2008

1. Ketua : Drs. Usman S, SH

2. Wakil Ketua : Dra.Hj. Nurcaya Hi. Mufti, MH

3. Panitera : M. Sijid D, SH